Kasak-kusuk seputar calon menteri kabinet periode 2009-2014 kembali menyeruak. Selama bulan Ramadhan ini, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, selaku pemenang pilpres, sibuk merancang komposisi kabinet serta strategi dan program untuk lima tahun pemerintahan mereka. Salah satu posisi sentral yang bakal menentukan wajah perekonomian lima tahun ke depan adalah menteri keuangan. Sejauh ini. Sri Mulyani Indrawati, disebut-sebut tetap calon kuat untuk kembali memimpin Departemen Keuangan. Beredar kabar, SBY sudah "meminang Ani -sapaan akrab Sri Mulyani-secara terbuka. Semula Ani hendak dicalonkan sebagai gubernur Bank Indonesia tapi batal.
Sejauh ini, citra yang melekat pada Ani selaku menteri keuangan adalah sebuah keberhasilan. Banyak kalangan yang mengapresiasi profesionalitas dan kapabilitasnya. Pembawaannya yang percaya diri, pandai bicara, dikenal tegas dan tanpa kompromi, serta nothing to loose membuat pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan anggaran tak berkutik. Dalam percaturan internasional. Ani juga disegani, sehingga tak mengherankan dia menyabet dua penghargaan sebagai finance minister of the year oleh dua lembaga internasional yang berbeda.
Beberapa rekam jejak sukses Ani adalah reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, mereformasi perpajakan bersama Dirjen Pajak Darmin Nasution, efisiensi anggaran dan memangkas usulan anggaran yang tidak perlu, memberi sanksi daerah-daerah yang lamban mencairkan anggaran dan merancang APBD, dan sebagainya.
Tapi, Sri Mulyani bukan menteri "super yang tanpa cela. Salah satu yang mendapat kritik tajam adalah kebijakan utang luar negeri yang kurang hati-hati. Komitmen untuk mengurangi utang kurang agresif, meski dilihat dari rasio utang terhadap PDB masih dalam level aman. Ani beberapa kali menerbitkan surat utang global dengan kupon bunga sangat mahaL Hal ini tidak saja membebani keuangan negara di masa datang, tapi juga membuat swasta yang berniat menerbitkan global juga harusmenanggung kupon bunga tinggi. Banjir surat utang pemerintah ke pasar memicu terjadinya crowding out Kebijakan inilah yang perlu dikoreksi.
Kelemahan lainnya adalah lambannya pencairan anggaran, khususnya belanja modal maupun anggaran ke-menterian/lembaga. Sepertinya ini penyakit menahun dan struktural yang relatif belum berhasil diatasi secara optimal oleh Sri Mulyani. Pencairan stimulus infrastruktur senilai Rp 14,3 trili un juga molor dan tersendatsendat
Tantangan lainnya adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi. Langkah Sri Mulyani merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun depan dari 5% menjadi 5,5% merupakan strategi tepat Target yang lebih besar akan merangsang semua pihak terkait untuk bekerja lebih keras. Bila target itu hanya 5%, seolah-olah pemerintah hanya cari aman dan terkesan santai.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu harus diimbangi kualitas. Pertumbuhan itu harus mampu menyerap lapangan kerja sebanyak mungkin dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Kebijakan pertumbuhan yang pro-job dan pro-poor harus dipegang teguh.
Salah satu upaya menggenjot pertumbuhan adalah membesarkan volume APBN, karena investasi pemerintah masih menjadi faktor penting penopang PDB. Dalam konteks ini, Sri Mulyani perlu berupaya keras memobilisasi penerimaan dalam negeri, khususnya perpajakan. Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang masih stagnan di level 12% harus ditingkatkan lebih cepat Penerimaan dalam negeri yang kian besar akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian menteri keuangan adalah menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama Departemen Keuangan dan Bank Indonesia perlu lebih erat untuk mengamankan berbagai target makro ekonomi maupun target kredit yang menjadi sumber penting bagi investasi.
Bila kelemahan kebijakan di masa lalu tersebut dikoreksi dan berbagai pekerjaan rumah dibenahi secara serius, kita optimistis pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan bakal melesat melampaui ekspektasi. (IDI)
0 komentar:
Posting Komentar