SEORANG teman, pagi-pagi kirim SMS ke HP saya, dia mengatakan mungkinkah isu kenaikan gaji untuk pejabat negara ada kaitannya dengan upaya pengalihan isu kasus Bank Century? Aku jawab kembali ke dia, mungkin saja, dan mungkin pula tidak. Sekarang ini kita tengah hidup di Negeri Dongeng, dengan para pelakon semuanya lucu-lucu dan unik-unik. Lihat saja, nama Presiden kok bisa dicatut dengan mudah dan seenaknya sendiri. Apakah ini tidak lucu? Lebih lucu lagi, ternyata Presiden baru memerintahkan untuk mengusut tuntas pelakunya. Pertanyaannya adalah berada dimanakah para inteljen kita, sehingga kasus yang menyerempet nama orang nomor satu di Republik ini pun sampai terlewatkan begitu saja?
Sekarang muncul lagi isu kenaikan gaji, masalah Bank Century yang menggerogoti keuangan negara sedemikian besar belum tuntas diselesaikan. Rabu (28/10), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pada intinya anggaran untuk menaikan gaji pejabat negara sudah siap. Anggaran tersebut sudah terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Jadi intinya, soal uang bukan lagi persoalan, jika sekarang belum dapat diumumkan, karena perangkat undang-undangnya belum ada. Pertanyaannya adalah apakah dalam hal ini DPR telah siap untuk mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan kenaikan gaji tersebut atau tidak?
Nah, disinilah semakin menarik dan lucunya.. Dalam kasus Bank Century, anggota DPR RI yang baru dilantik---tetapi sebagian diantaranya masih muka lama---dengan suara lantang minta segera diadakan hak angket. Dan hampir sebagian besar anggota dewan kabarnya setuju hak angket tersebut. Namun dengan berseloroh seorang teman wartawan yang biasa mengikuti jalannya hak angket di DPR RI sembali bergumam mengatakan, alah..lagu lama. Hasilnya, setali tiga uang, tidak ada manfaatnya sama sekali, membuang-buang waktu dan sekedar sensasi. Mengapa?
Mestinya, kata teman wartawan tadi, bukan masalah hak angket yang harus mereka pikirkan. Namun yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana caranya agar kasus Bank Century ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dewan berada di belakangnya mendukung. Mungkin saja kalangan dewan masih trauma dan dendam kepada KPK, karena sejumlah anggota DPR-RI berhasil dipenjarakan lembaga tersebut. Sehingga mereka terlihat masa bodoh dan lepas tangan, ketika satu persatu pentolan KPK dijebloskan ke tahanan. Namun begitu, mestinya para anggota dewan sadar, bahwa mereka duduk di Senayan tersebut untuk mewakili rakyat, bukan dirinya, kelompoknya atau partainya. Karena alasan ini, mereka tidak boleh menyimpan rasa dendam terhadap KPK.
Lebih dari itu yang harus dipahami anggota dewan adalah bahwa apa yang dilakukan KPK untuk membuat jera anggota DPR-RI lainnya. Agar mereka tidak mengulang perbuatan yang menyengsarakan rakyat, yakni korupsi. Dengan alasan inilah, semestinya dewan bekerjasama dengan KPK demi mewujudkan keinginan rakyat, yakni tercapainya rasa aman, tenteram dan sejahtera lahir batin. Hal semacam ini tentu sulit terwujud, bilamana semua institusi yang berasal dari rakyat dan mendapat amanah dari rakyat, tidak dapat bekerjasama. Dengan tolok-ukur semacam ini, seyogyanya DPR RI lebih focus dan pasang kuda-kuda siap menghadapi usulan pemerintah, terutama masalah kenaikan gaji pejabat negara.
Kita semua tahu, bahwa gaji rata-rata keryawan kita dari tingkat office boys (OB), sampai ke tingkat pimpinan, dari Satpol PP sampai ke Pejabat Negara, masih di bawah standar dibanding kolega kita di Negara ASEAN lainnya. Karena itu usulan kenaikan gaji mungkin patut dipertimbangkan. Yang tidak dapat ditolerir adalah bila tuntutan kenaikan gaji itu melebihi ambang batas kemampuan kita, perusahaan dan negara. Sepanjang kenaikan gaji itu memenuhi syarat yang kita sepakati bersama, mengapa tidak? Hanya permasalahannya adalah mengapa isu itu muncul justeru disaat situasi seperti saat ini. Dimana bencana terhadi dimana-mana, banyak rakyat yang kehilangan tempat tinggal, lahan pekerjaan dan kelaparan.
Sehingga nampak sekali sangat tidak etis, bilamana kita membicarakan masalah kenaikan gaji saat ini. Apalagi, sekarang sepertinya tengah terjadi “ketegangan” antara DPR-RI dengan Pemerintah, berkaitan dengan kasus Bank Century. Sehingga sangat wajar, bilamana ada yang mengaitkan soal tersebut sebagai upaya pengalihan isu. Meskipun, kita katakan bahwa asumsi ini pun belum tentu benar. Ada yang lebih benar lagi adalah jika sekarang embrio oposisi telah mulai dibangun, terutama dari kalangan mahasiswa. Bilamana aliansi ini terus berkembang, dan rakyat miskin bersatu, betapa bahayanya posisi pemerintah sekarang. Dan apa jadinya dengan republic ini, bilamana hal itu benar-benar terjadi? (jktp)
0 komentar:
Posting Komentar