Program Pilihan 100 Hari SBY

1. Pemberantasan mafia hukum. Yang disebut dengan mafia berkaitan dengan hukum dalam arti luas, adalah mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan pihak lain. Misalnya makelar kasus, suap menyuap, pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya dan sebagainya. Presiden SBY juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia hukum, diharapkan dapat melaporkannya melalui PO BOX 9949, Jakarta 10000. Presiden SBY minta dukungan rakyat Indonesia untuk memberantas mafia hukum.

2. Revitalisasi industri pertahanan. Harus dibikin masterplan, roadmap untuk merevitalisasi industri-industri pertahanan. Termasuk di dalamnya apa yang akan diproduksi, terutama untuk memenuhi keperluan dalam negeri, bisa juga untuk memenuhi keperluan dari luar negeri utamanya kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Akan dipastikan pula bagaimana segi-segi pembiayaannya.

3. Penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme tidak hanya mengedepankan segi-segi penindakan atau operasi mliter, operasi intelijen dan operasi – operasi sejenis, tetapi juga harus memasuki wilayah yang sangat penting, yaitu pencegahan dan penangkalan tindak pidana terorisme itu. Akan diajak banyak tokoh atau pemuka masyarkat dan pihak-pihak terkait untuk menjadi bagian dari upaya besar pencegahan dan penangkalan terorisme ini melalui jalur pendidikan, kegiatan di masyarakat dan lain-lainnya. Akan ditingkatkan kapasitasnya dan kemampuannya, dengan demikian bisa menanggulangi dan menangkal terorisme dengan lebih baik untuk melindungi keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, ujar SBY.

4. Mengatasi permasalahan listrik. Akan dipastikan bahwa lima tahun mendatang kapasitas listrik ditingkatkan agar bisa mengimbangi keperluan riil industri komersil, rumah tangga, transport dan lain – lainnya. Dalam 100 hari ini pula akan dilakukan pemetaan provinsi demi provinsi berapa kekurangan yang ada,” jelasnya.

5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Akan dirumuskan kembali rencana induk, termasuk tahapan sampai dengan tahun 2014 untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama untuk mencapai komoditas-komoditas yang belum dicapai 5 tahun pertama. Misalnya daging sapi, kedelai, gula secara keseluruhan. Tentu disini, berkaitan dengan faktor pendukung, irigasi, pupuk, subsidi khusus bunga bagi petani, hasil research dan sebagainya. Akan dibuat satu rencana induk yang implementatif dan akan dijalankan lima tahun mendatang agar produksi dan produktvitas pangan meningkat.

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Dikaitkan dengan pertumbuhan pertanian, maka kapasitas produksi pabrik pupuk harus meningkat. Dalam 100 hari ini harus sudah jadi cetak biru, termasuk program peningkatan kapasitas pabrik gula.

7. Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang. Bukan rahasia lagi, kadang-kadang UU tidak sinkron antara UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup. Demikian juga tata perijinan dan penggunaan di lapangan. Oleh karena itu, aspek agraria, pertanahan, dan tata ruang sangat penting dan akan menjadi prioritas utama. Pemerintah pusat, departemen lembaga terkait, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, duduk bersama untuk memastikan bahwa ada solusi atas semuanya. Sehingga 100 hari ini dirumuskan mekanismenya. Kalau ada konflik UU bagaimana revisinya, maka diharapakan lima tahun mendatang lebih banyak lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kepentingan perekonomian yang produktif dan membawa manfaat bagi rakyat .

8. Meningkatkan infrastruktur. Dalam 100 hari pertama ini akan ada cetak biru sekaligus gagasan pendanaannya, sehingga semua bisa dijalankan. Dalam merumuskan ini, pemerintah pusat akan bekerja sama seerat-eratnya dengan pemerintah daerah dan dunia usaha. Karena banyak sekali infrastruktur yang mesti dijalankan dengan scheme public private partnership,” tutur Presiden.

9. Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat. Ini penting karena berkaitan dengan upaya lima tahun mendatang untuk meningkatkan kewirausahaan dengan balai-balai latihan kerja di berbagai daerah. Kalau mereka bisa mencetak tenaga-tenaga trampil di tingkat kabupaten dan kota dan kita aliri dengan KUR ini, maka harapannya, UKM itu terus bangkit. Dengan demikian penghasilan rumah tangga akan makin baik dan kemiskinan dan pengangguran berkurang.

10. Mengenai pendanaan pembangunan. “Sudah kita hitung APBN – APBD kita. Proyeksi tiap tahunnya sampai 2014. Jumlahnya tetap belum memadai, masih harus memobilisasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD. Itu yang akan kita lakukan, baik itu menanamkan modal dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian rencana dan program yang baik bisa dibiayai,” jelas SBY.

11. Usaha untuk menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan. “Harus ada rencana aksi lima tahun mendatang yang 100 hari ini dipastikan kita miliki adalah kontribusi Indonesia dalam mengelola perubahan iklim dam pemanasan global. Utamanya adalah ktia pastikan dalam memelihara hutan di seluruh Indonesia, terlaksana dengan baik. Terus melanjutkan bahkan intensifkan upaya pemberantasan pembalakan liar, upaya cegah kebakaran dan pembakaran hutan, memelihara hutan-hutan lindung. Dengan demikian dari aspek hutan, Indonesia betul-betul bisa mencegah terjadinya pemanasan global yang tidak perlu,” ujarnya.

12. Reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat. “Paradigma meningkatkan kesehatan masyarakat atau sehat itu indah, sehat itu gratis, dalam arti bagi yang tidak mampu, saudara kita yang miskin, sangat miskin, kita dorong untuk sehat dan kemudian tidak harus berobat. Itu adalah reformasi kesehatan yang rencana pastinya harus jadi pada 100 hari pertama ini,” jelasnya.

13. Reformasi di bidang pendidikan. Menyambungkan atau mencegah mis-match antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja. Banyak yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, sekolah-sekolah kejuruan, balai-balai latihan kerja, tidak selalu klop dengan yang diminta pasar tenaga kerja.

14. Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam. Upaya untuk meningkatkan kesiagaan kita menghadapi bencana adalah dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melanjutkan usaha itu, maka akan dibentuk Standby Force, yang setiap saat siap dikerahkan kemanapun di Indonesia ini.

15. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. “Semua yang kita lakukan lima tahun mendatang apakah itu pembangunan ekonomi, kesejahetraaan rakyat, hukum dan keamanan, butuh sinergi. Perlu koordinasi yang erat. Oleh karena itu, nanti awal bulan Desember akan ada pertemuan para gubernur seluruh Indonesia untuk mensinkronisasikan upaya pembangunan,” jelasnya.