Daftar Ulang STAN 2009

Mahasiswa dan kampus adalah dua elemen yang tidak dapat terpisahkan. Kampus merupakan jelmaan kawah candradimuka yang akan menggodok dan mendidik mahasiswa menjadi pribadi-pribadi tangguh dengan segudang potensi dan ilmu. Kampus terutama dianggap sebagai titik sambung antara mahasiswa yang dulu ber-notabene sebagai ‘anak sekolah’ dengan dunia perkuliahan dan lebih lanjut lagi, dunia kerja. Sementara mahasiswa adalah dinamisator ulung bagi pergerakan kampus. Akselerasi laju perkembangan suatu kampus sangat ditentukan oleh para mahasiswa yang menggerakkannya.

Begitu pula dengan kampus STAN, di mana mahasiswa menjadi palet dan kuas yang mewarnai dinamika akademis perkuliahan dan aktivitas kemahasiswaan lainnya. Hubungan kampus-mahasiswa sangat ditentukan oleh persepsi awal mahasiswa terhadap kampus yang akan menjadi rumah keduanya. Terlebih lagi, mahasiswa yang dihadapkan pada kancah perkuliahan STAN mayoritas adalah fresh graduates yang membutuhkan informasi dan pandangan awal mengenai kampus yang dimasukinya. Oleh karena itu, Daftar Ulang hadir sebagai fasilitator koneksi pertama mahasiswa baru dengan kampus STAN.

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 7-16 September 2009 pukul 08.00 – 16.00.

Berikut hal-hal yang terkait dengan Daftar Ulang 2009

Info Daftar Ulang 2009

Selamat buat mahasiswa baru yang telah diterima.

Tantangan Menkeu 2009-2014

Kasak-kusuk seputar calon menteri kabinet periode 2009-2014 kembali menyeruak. Selama bulan Ramadhan ini, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, selaku pemenang pilpres, sibuk merancang komposisi kabinet serta strategi dan program untuk lima tahun pemerintahan mereka. Salah satu posisi sentral yang bakal menentukan wajah perekonomian lima tahun ke depan adalah menteri keuangan. Sejauh ini. Sri Mulyani Indrawati, disebut-sebut tetap calon kuat untuk kembali memimpin Departemen Keuangan. Beredar kabar, SBY sudah "meminang Ani -sapaan akrab Sri Mulyani-secara terbuka. Semula Ani hendak dicalonkan sebagai gubernur Bank Indonesia tapi batal.

Sejauh ini, citra yang melekat pada Ani selaku menteri keuangan adalah sebuah keberhasilan. Banyak kalangan yang mengapresiasi profesionalitas dan kapabilitasnya. Pembawaannya yang percaya diri, pandai bicara, dikenal tegas dan tanpa kompromi, serta nothing to loose membuat pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan anggaran tak berkutik. Dalam percaturan internasional. Ani juga disegani, sehingga tak mengherankan dia menyabet dua penghargaan sebagai finance minister of the year oleh dua lembaga internasional yang berbeda.

Beberapa rekam jejak sukses Ani adalah reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan, mereformasi perpajakan bersama Dirjen Pajak Darmin Nasution, efisiensi anggaran dan memangkas usulan anggaran yang tidak perlu, memberi sanksi daerah-daerah yang lamban mencairkan anggaran dan merancang APBD, dan sebagainya.

Tapi, Sri Mulyani bukan menteri "super yang tanpa cela. Salah satu yang mendapat kritik tajam adalah kebijakan utang luar negeri yang kurang hati-hati. Komitmen untuk mengurangi utang kurang agresif, meski dilihat dari rasio utang terhadap PDB masih dalam level aman. Ani beberapa kali menerbitkan surat utang global dengan kupon bunga sangat mahaL Hal ini tidak saja membebani keuangan negara di masa datang, tapi juga membuat swasta yang berniat menerbitkan global juga harusmenanggung kupon bunga tinggi. Banjir surat utang pemerintah ke pasar memicu terjadinya crowding out Kebijakan inilah yang perlu dikoreksi.

Kelemahan lainnya adalah lambannya pencairan anggaran, khususnya belanja modal maupun anggaran ke-menterian/lembaga. Sepertinya ini penyakit menahun dan struktural yang relatif belum berhasil diatasi secara optimal oleh Sri Mulyani. Pencairan stimulus infrastruktur senilai Rp 14,3 trili un juga molor dan tersendatsendat

Tantangan lainnya adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi. Langkah Sri Mulyani merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun depan dari 5% menjadi 5,5% merupakan strategi tepat Target yang lebih besar akan merangsang semua pihak terkait untuk bekerja lebih keras. Bila target itu hanya 5%, seolah-olah pemerintah hanya cari aman dan terkesan santai.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi itu harus diimbangi kualitas. Pertumbuhan itu harus mampu menyerap lapangan kerja sebanyak mungkin dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Kebijakan pertumbuhan yang pro-job dan pro-poor harus dipegang teguh.

Salah satu upaya menggenjot pertumbuhan adalah membesarkan volume APBN, karena investasi pemerintah masih menjadi faktor penting penopang PDB. Dalam konteks ini, Sri Mulyani perlu berupaya keras memobilisasi penerimaan dalam negeri, khususnya perpajakan. Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang masih stagnan di level 12% harus ditingkatkan lebih cepat Penerimaan dalam negeri yang kian besar akan meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Hal penting lain yang perlu mendapat perhatian menteri keuangan adalah menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter. Kerja sama Departemen Keuangan dan Bank Indonesia perlu lebih erat untuk mengamankan berbagai target makro ekonomi maupun target kredit yang menjadi sumber penting bagi investasi.

Bila kelemahan kebijakan di masa lalu tersebut dikoreksi dan berbagai pekerjaan rumah dibenahi secara serius, kita optimistis pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan bakal melesat melampaui ekspektasi. (IDI)

Anggaran 2010 Lebih Agresif, Asumsi Berubah

Pemerintah akhirnya sepakat untuk mengerek target pertumbuhan ekonomi tahun depan, dari tadinya 5% menjadi 5,5%. Persetujuan ini lahir dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia dan Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Senin (24/8). Artinya, APBN 2010 harus lebih agresif agar target itu tercapai. Ini memang belum final. Sebab, "Putusan akhir soal asumsi makro ada di tingkat Panitia Anggaran DPR," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu. Pemerintah, menurut Anggito, akan berupaya mempertahankan kesepakatan tersebut dalam pembahasan RAPBN 2010 dengan Panitia Anggaran DPR.

Tapi, kesepakatan untuk menaikkan target pertumbuhan ekonomi tampaknya akan berjalan mulus. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa mengungkapkan, dalam pembahasan pendahuluan antara Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah, sudah ada kecenderungan menyepakati perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 5,5%.

Selain itu, Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR juga berniat mengubah asumsiproduksi minyak mentah dari 965.000 barel per hari menjadi 967.000 barel sehari.

Konsekuensi perubahan asumsi ini cukup luas. Seperti diungkapkan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi otomatis akan merombak struktur RAPBN 2010, termasuk perubahan pada beberapa pos penting anggaran negara.

Mau tak mau Pemerintah tentu harus melihat kembali alokasi bujet kementerian dan lembaga Di sisi lain, bisa jadi ada pula beberapa anggaran yang akan berkurang karena Pemerintah tidak ingin mengotak-atik anggaran yang berhubungan dengan lima kegiatan prioritas Pemerintah.

Lima program prioritas Pemerintah tahun depan adalah pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat dan perlindungan sosial. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, pemantapanreformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi. Kelima, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Pengangguran turun

Salah satu konsekuensi perubahan ini adalah perbaikan beberapa target Pemerintah. Misalnya, dengan memakai asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5%, sasaran jumlah pengangguran terbuka harus turun. Jika sebelumnya targetnya adalah 8% dari angkatan kerja atau 9,1 juta orang, kini menjadi 7,7% atau 8,9 juta pengangguran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan memberi catatan, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar memang akan memperbaiki asumsi penyerapan pekerja. Tapi, untuk mencapai target itu, Pemerintah tetap perlu melalaikan akrobat yang positif. Misalnya, "Dengan menjalankan kebijakan yang pm-job dan mendukung sektor riil," kata Rusman. Sebagai catatan, tiap tahun ada angkatan kerja baru antara 2 juta hingga 2,4 juta orang di Indonesia. (HK)

Tidak terasa UAS udah didepan mata... berikut mater dari beberapa dosen yang ada..

Pajak Internasional Terakhir

APM UAS

AUDIT

INGGRIS

MANKEU

PAJAK INTERNASIONAL

PENDANIL

APS

materi tersebut tidak termasuk pajak internasional sesi terakhir yang masih dibawa didik.. Selamat belajar... Mohon maaf apabila kurang berkenan..

Pajak Versus Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Fokus dan tetapkanlah prioritas. Itulah imbauan kita kepadapemerin tah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengelola perekonomian sebagai sebuah sistem. Sebagaimana lazimnya, sistem memuat atau didukung begitu banyak subsistem. Lalu semua subsistem itu harus dikelola dan digerakkan untuk mencapai satu tujuan utama {main goal). Karena itu, perlu ditetapkan prioritas. Dengan menetapkan dan menyepakati sebuah prioritas, otomatis semua subsistem ekonomi dalam sistem perekonomian kita harus bergerak dan bahu membahu mewujudkan satu tujuan besar yang ditetapkan sebagai prioritas itu. Setiap subsistem ibarat menerima pendelegasian tugas dan distribusi beban, tanpa harus menghilangkan atau mengurangi otoritas atau kewenangannya. Namun karena statusnya yang hanya subsistem, ritme program atau penetapan target subsistem harus sejalan dengan prioritas target yang telah disepakati bersama. Artinya, ritme program atau penetapan target setiap subsistem tak boleh mengacak-acak proses mewujudkan prioritas yang disepakati. Setiap subsistem tak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus ada harmonisasi di antara semua subsistem agar prioritas itu dapat diwujudkan. Harmonisasi itu sangat bergantung pada kapabilitas dan kompetensi sang dirigen. Itulah urgensi seorang teknokrat atau ekonom senior sebagai dirigen, karena seorang teknokrat diyakini punya kapabilitas untuk mengharmonisasi semua subsistem ekonomi guna mewujudkan prioritas dari kerja sebuah sistem perekonomian.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 berikut Nota Keuangannya yang dipresentasikan pemerintah baru-baru ini sama sekali belum mempertegas fokusdan prioritas sistem perekonomian kita tahun mendatang. Memang ditetapkan target pertumbuhan ekonomi 5%, tapi bagaimana cara mewujudkan target pertumbuhan itu masih diragukan. Sebab, secara keseluruhan, RAPBN 2010 sebagai sistem-yang digerakkan oleh aneka subsistem di dalamnya- lebih memperlihatkan gelagat pemerintah untuk sekadar bertahan dari tekanan atau ekses krisis ekonomi global. Sama sekalitakada semangat ekspansif. Belanja negara hanya dinaikkan Rp3,8 triliun, dari Rpl.005,7 triliun per 2009 menjadi Rpl.009,5 triliun per 2010.

Ekses krisis ekonomi global menuntut pemerintah me-lakukanstimuluseko-nomi. Namun, untuk tahun mendatang alokasi anggaran untuk stimulus fiskal diproyeksikan sama dengan 2009. Padahal, mengacu pada data tentang ancaman penurunan investasi langsung dan pertumbuhan ekspor yang masih minus, pemerintah mestinya lebih agresif dalam melakukan stimulus ekonomi tahun mendatang. Sebab, stimulus itulah yang akan menumbuhkan permintaanataukonsumsi pemerintah Untuk menjaga daya beli rakyat, pemerintah menyediakan dua opsi dalam RAPBN 2010. Pertama, menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/Polri. Kedua, mengalokasikan anggaran Rpl44,4 triliun, sekitar 14,3% dari total RAPBN 2010, untuk menyubsidi sejumlah kebutuhan pokok rakyat.

Pertanyaannya, seperti apa kekuatan motor pertumbuhan ekonomi kita saat ini? Pertumbuhan investasi langsung minim karena dayasaingkita jauh dari mumpuni. Hal ini tecermin dari pertumbuhan impor triwulan 1-2009 yang minus 20,4% dibanding periode yang sama per 2008. Ledakan bom di Mega Kuningan tempo hari makin menenggelamkan prospek Indonesia dalam meraih investasi langsung dari pemodal mancanegara.

Pemulihan awal yang mulai berproses di negara-negara tujuan ekspor mulai memunculkan permintaan. Namun, kita belum mem-beri respons sebagaimana mestinya. Banyak produsen, khususnya sektor manufaktur, belum bisa berproduksi akibat tingginya suku bunga saat ini. Padahal, pertumbuhan ekspor kita sudah melahirkan ancaman serius. Sepanjang tri-wuIanU-2009, eksporkitatumbuh negatif 14,4%.

Satu-satunya harapan adalah penguatan konsumsi dalam negeri sebagai faktor pendorong pertumbuhan. Namun, saat ini konsumsi dalam negeri berpotensi terus menurun karena daya beli rakyat rendah. Bahkan konsumsi rumah tangga pun terancam terus melemah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan. Melemahnya konsumsi dalam negeri sudah berdampak pada kinerja beberapa perusahaan terkemuka, termasuk perusahaan dalam kelompok industri automotif. Konsumsi pemerintah diperkirakan bakal menciut akibat ancaman defisit anggaran. Pada 2010, misalnya, pemerintah tampaknya tak punya dana untuk membiayai stimulus ekonomi lanjutan. Kalau konsumsi dalam negeri dibiarkanmelemah terus, pertumbuhan kita bisa negatif.

Mengacu pada bobot persoalan yang sedang dihadapi masing-masing motor pertumbuhan ekonomi kita, hanya faktor konsumsi dalam negeri yang perbaikan atau penguatannya masih ada dalam jangkauan kita. Artinya kita masih berpeluang menjaga atau menguatkan daya beli rakyat dan konsumsi pemerintah. Karena itu, kita berharap ada koreksi terhadapbelanja negara dan stimulus fiskal 2010 saat RAPBN 2010 disahkan menjadi APBN 2010. Koreksi itu harus mengarah pada pembesaran anggaran belanja negara dan alokasi dana untuk stimulus fiskal.

Untuk menguatkan konsumsi masyarakat, daya beli rakyat harus terjaga dan diperkuat. Rencana menaikkan gaji pokok PNS dan TNI/ Polri, plus alokasi subsidi untuk mengamankan kebutuhan pokok rakyat, sudah berada di trek yang benar. Namun, belakangan ini, muncul potensi masalah yang bisa merusak strategi menjaga dan menguatkan daya beli rakyat. Potensi masalah itu datang dari rencana kebijakan perpajakan yang sedang digodok di DPR.

Kita paham bahwa pajak dan utang dalam negeri kini sangat diandalkan pemerintah. Dalam RAPBN 2010, misalnya, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp911,5 triliun. Untuk itu target penerimaan pajak 2010 pun ditetapkan Rp702,033 triliun. Tak ada pilihan bagi pemerintah selain ekstensifikasi pajak. Kita setuju dengan ekstensifikasi, mengingat rasio pajak kita masih rendah.

Walau begitu, ekstensifikasi pajak tidak boleh sampai merusak strategi pemerintah yang ingin menjaga dan menguatkan daya beli rakyat demi peningkatan konsumsi dalam negeri. Artinya, kebijakan perpajakan sebagai subsistem harus sejalan dengan penguatan daya beli rakyat dan penguatan konsumsi dalam negeri.

Jangan sampai, demi mencapai target, kebijakan perpajakan kita menjadi mata gelap dan jalan sendiri, tak pedulidengan prioritas masalah yangingin diwujudkan.

Rencana kebijakan menaikkan tarif pajak untuk kepemilikan mobil atau kenikmatan di tempat wisata/hiburan, misalnya, termasuk kontraproduktif jika dihadapkan dengan persoalan ekonomi kita terkini. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) DPR mewacanakan pembebanan pajak maksimal 75% bagi tempat wisata berbasis kenik-iu.ii.in Selam itu,dirum.in.iLiii pr nerapan pajak progresif bagi setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan selebihnya.

Dua rencana kebijakan perpajakan itu kontraproduktif karena praktis mereduksi daya beli rakyat. Sebab, perpajakan sebagai subsistem jalan sendiri dan mengacak-acak strategi penguatan daya beli lewat kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri serta alokasi anggaran untuk subsidi. Siapa yang akan membeli kalau semuanya menjadi mahal karena terdongkrak oleh tingginya tarif pajak. Kendati tarif pajak itu dibebankan pada pengusaha, beban itu pada akhirnya didistribusikan juga ke konsumen dalam rupa mahalnya harga tiket, makanan dan minuman plus suvenir.

Perancang RUU pajak apa pun mestinya fokus pada prioritas penguatan daya beli rakyat dan penguatan konsumsi dalam negeri. Jangan gelap mata atau memaksa. Bagaimanapun peningkatan konsumsi dalam negeri pada akhirnya akan menjaga kontinuitas besar-kecilnya pendapatan negara-daerah dari pajak. Pajak tak boleh memperlemah konsumsi masyarakat. Kalau pajak ikut melumpuhkan konsumsi, sama artinya dengan bunuh diri.

Agar kebijakan perpajakan kita tidak mengacak-acak strategi peningkatan konsumsi, persoalannya kita kembalikan kepada sang dirigen. Dia harus mengembalikan kebijakan perpajakan pada harmoni di antara sub-subsistem ekonomi untuk mencapai prioritas ekonomi nasional. Jangan lagi paksakan ego sektoral.(HSI)

Sebuah Kenangan

Bicara masalah yang satu ini memank cukup melelahkan... Kuliah yang 9 (sembilan) pertemuan, bisa membuat jenuh setiap mahasiswa. Akan tetapi, apa yang kita rasakan sekarang??? setelah ada kata "perpisahan baru terasa apa yang sebenarnya telah kita tinggalkan.

Banyak yang telah kita dapatkan dan masih banyak yang belum kita dapatkan. Berikut MATERI YANG BELUM SEMPAT TEMEN_TEMEN DAPATKAN.

Administrasi Perpajakn Modern sebuah mata kuliah yang menyita banyak waktu..mulai waktu untuk menunggu dosen, blajar untuk kuis yang sering diundur, mendownload materi yang seabrek, mengopy materi yang cukup tebal, membaca materi yang bikin ngantuk and etc..

Meskipun demikian, dari semua dosen yang ada d semester 4 ini, baru beliau yang mengajar dengan hati. terimakasih buat Ibu Ida Hamidah yang berkenan menularkan ilmunya kepada anak-anak gila 2A Pajak ini.

Data Tugas APM

Berikut ini data yang bisa dipakai terkait tugas APM. Yang perlu diingat, tugas dikumpulkan maksimal hari selasa kepada Kasi Waskon masing-masing.

Ada lampiran data WP OP dan Badan, bisa dipakai…

Untuk ketentuan KPP-nya

KPP Pratama INDONESIA RAYA

Jalan Menteng No 1, Indonesia 51234

Telp 501234

Kode KPP 210

untuk lebih lanjut, download ketentuan dan datanya ya...

o ya hampir ketinggalan...

untuk data hal-hal yang berkaitan dengan pengerjaan tugas, download juga disini..yang jelas beda dengna link diatas..

Target Penyampaian SPT Digenjot

Direktorat Jenderal Pajak akan memberlakukan mekanisme reward and punishment kepada seluruh jajarannya untuk mengejar target rasio penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan pada 2009. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Sumihar Petrus Tambunan mengatakan hal itu dilakukan menyusul masih rendahnya tingkat penyampaian SPT sampai saat ini.

"Sejauh ini (penyampaian SPT] memang masih rendah. Angkanya belum 40% tapi hampir 40%," ungkapnya kemarin.

Ditjen Pajak telah menetapkan target minimal secara nasional penyampaian SPT tahunan PPh pada 2009 yaitu sebesar 45% dari jumlah wajib pajak (WP) terdaftar (yang memiliki NPWP).

Dalam rangka meningkatkan tingkat penyampaian SPT tersebut, kantor pusat pajak pun diketahui telah mematok target minimal rasio kepatuhan penyampaian SPT pada 2009 untuk masing-masing kantor pajak yaitu 95% untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar, 85% untuk Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, dan 50% untuk kanwil lainnya tidak termasuk KPP Madya.

Sementara itu, untuk KPP Wajib Pajak Besar target minimal rasio kepatuhan penyampaian SPT

PPh pada 2009 ditetapkan 95%, KPP Madya dan Khusus 85%, dan 50% untuk KPP Pratama.

"Seperti rapor di sekolah, bagi kantor pajak yang di bawah target akan diberi nilai merah. Jadi implikasinya nanti akan ada mutasi, promosi, dan remunerasi. Ini akan menjadi penilaian key per formance indicator [KPI) mereka."

Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak bernomor SE-68/PJ/2009 tentang Target Rasio Penyampaian SPT tahunan PPh pada 2009, Dirjen Pajak telah memerintahkan kepada Kepala Kanwil Ditjen Pajak bersama para Kepala KPP di wilayah kerjanya masing-masing untuk membuat target bulanan pemasukan SPT.

Tidak hanya itu. Kanwil Ditjen Pajak beserta jajarannya juga diperintahkan untuk melakukan upaya-upaya konkret yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan.

Upaya-upaya itu yaitu pertama, melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak atau belum menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak 2008. Kedua, melakukan pemisahan antara WP baru dan lama (khusus WP orang pribadi).

Upaya ketiga, segera mengirimkan imbauan kepada WP baru dan segera menerbitkan surat teguran bagi WP lama yang dilanjutkan dengan surat tagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kr empat, memberikan edukasi perpajakan, terutama kepada WP baru.

Materi Adm. Perpajakan Modern

Strategi Mengambil Keputusan

YANG PERLU DIINGAT

Dalam mengambil keputusan cepat, ada beberapa hal yang perlu diingat agar kualitas keputusan yang diambil bisa menjadi lebih baik.

Persiapan

Makanan dan minuman instan perlu diolah terlebih dahulu agar dapat disajikan dengan cepat. Demikian pula dengan keputusan instan. Sebelum melakukan keputusan instan, perlu ada persiapan yang matang, misalnya saja persiapan dalam bentuk penyusunan rencana aksi ataupun anggaran. Dengan perencanaan ini, semua skenario dan alternatif yang mungkin terjadi bisa dieksplorasi, sehingga masalah-masalah yang mungkin datang pun bisa diantisipasi, dan Plan B, bahkan Plan C bisa disiapkan. Dengan demikian, ketika suatu kondisi yang kurang diharapkan terjadi, pengambil keputusan bisa segera menentukan dengan cepat apa yang harus dilakukan (karena kondisi ini, ataupun yang mirip dengan ini sudah pernah diantisipasi sebelumnya).

Bukan betul atau salah

Dalam membuat keputusan, kita memilih dari beberapa alternatif, bukan memilih mana yang salah atau mana yang benar. Jadi, tidak ada keputusan yang salah atau benar. Tapi keputusan yang diambil bisa saja hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi, kita tidak perlu menyesali keputusan yang telah diambil, apa lagi terpaku pada penyesalan yang berlarut-larut ketika keputusan yang kita ambil ternyata tidak memberikan hasil yang kita harapkan.

Fokus ke depan

Setelah mengambil sebuah keputusan, apapun hasilnya, kita harus memantau terus, dan memfokuskan usaha kita untuk melakukan yang terbaik dari apa yang telah diputuskan. Kita juga bisa melakukan berbagai penyesuaian agar hasilnya bisa diarahkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Libatkan pihak terkait

Dalam mengambil keputusan cepat, sedapat mungkin libatkan orang-orang yang terkait dengan keputusan yang diambil. Dengan melibatkan mereka, kita bisa mendapat masukan yang berharga, selain itu, kita bisa mengundang komitmen mereka untuk mendukung keputusan yang telah diambil. Yang bisa kita lakukan antara lain adalah menanyakan pendapat dan usulan mereka. Informasi ini bisa kita jadikan acuan untuk mengambil keputusan.

Alat bantu informasi

Pengambilan keputusan dengan cepat akan lebih efektif bila kita bisa menggunakan alat bantu, misalnya data kuantitatif dan kualitatif, ataupun informasi terkait lainnya yang bisa kita peroleh dari bagian Riset dan Pengembangan, ataupun bagian Sistem Informasi Terpadu. Data ini bisa juga kita peroleh secara cepat, mudah dan murah dari internet, dari sistem jaringan informasi terpadu, ataupun perpustakaan elektronik. Namun, sebelum menentukan data mana yang bisa digunakan, kita perlu terlebih dahulu menentukan tujuan ataupun hasil akhir yang akan kita capai, setelah itu barulah kita cari data yang sesuai untuk membantu kita dalam mengambil keputusan.

Seringkali kita harus mengambil keputusan dengan cepat tanpa dapat menunggu sampai semua informasi yang diperlukan terkumpul. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa mencoba strategi-strategi yang telah dibahas di sini: mengacu pada prinsip acuan yang telah ditetapkan, memilih untuk mengambil keputusan atas masalah yang kontribusinya paling penting dengan dampak yang paling luas, serta memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar dan memiliki risiko yang paling dapat dikendalikan. Selamat mengambil keputusan.

Terlepas dari itu, berikut materi Administrasi Perpajakan Modern pada pertemuan keempat dan kelima..

Selamat membaca...

Keep spirit...

Bunga Utang Negara Rp 100 Triliun Lebih

Pemerintah dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembayaran bunga utang Indonesia sebesar Rp 109,59 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. Jumlah bunga utang ini lebih rendah dibanding jatah yang disepakati dalam dokumen stimulus fiskal 2009 sebesar Rp 110,6 triliun. Menurut Koordinator Panitia Anggaran DPR Helmy Faishal Zaini, penurunan bunga utang ini karena terjadi perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sudah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan awal, nilai tukar dipatok Rp 11 ribu per dolar Amerika Serikat dan kemudian diubah lagi menjadi Rp 10.500 per dolar.

Cukup besar bahkan bisa dikatakan sangat besar bagi banyak orang. Kita sebagai masyarakat umum menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup efektif dalam menangani berbagai hal yang menyangkut ekonomi dewasa ini. Hal itu tidak terlepas dari adanya krisis global yang baru saja terjadi di dunia.

Apa yang dilakukan pemerintah cukup tepat mengingat apabila kita langsung menurunkan secara siknifikan, suatu saat nanti kita malah bisa "kedodoran" dalam menghadapi masalah yang ada.

Selain menyepakati bunga utang, Panitia Anggaran DPR dan pemerintah menye-pakati anggaran belanja negara dalam anggaran perubahan 2009. "Yang disepakati Rp 1.000,8 triliun," kata Helmy dalam rapat antara Panitia Anggaran dan pemerintah pekan lalu. Kesepakatan belanja negara ini lebih rendah dibanding alokasi semula dalam APBN 2009 sebesar Rp 1.037,6 triliun.

Belanja negara dalam anggaran negara perubahan itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 691,5 triliun dan transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 309,3 triliun.

Menurut Helmy, perubahan anggaran belanja terjadi karena pengaruh beberapa faktor, seperti memburuknya prospek perekonomian global. Kondisi ini berdampak bagi Indonesia dan asumsi dasar ekonomi makro lainnya, seperti kesepakatan harga minyak Indonesia dari rata-rata US$ 45 per barel menjadi US$ 61 per barel.

Selain itu, Panitia Anggaran dan pemerintah menyepakati produk domestik bruto sebesar Rp 5.401,6 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,3persen, inflasi sebesar 4,5 persen, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tiga bulan 7,5 persen, lifting minyak 960 ribu barel per hari, produksi batu bara 250 juta ton, dan lifting gas 7.526,3 mmscfd.

ya..memank apa yang terjadi saat ini sangatlah sulit kita prediksikan, tetapi semua yang ada perlu kita laksanakan dengna penuh kehati-hatian. Ini dilakukan agar terjadi keseimbangan apabila ada hal-hal diluar kemampuan kita.